Sudah Jatuh Tertimpa Tangga, Kisah Bisnis Travel Hadapi PPN!

Operator tur haji dan umrah menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan pemerintah untuk menyesuaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada layanan organisasi ibadah.

Ketua Majelis Wali Amanat Forum Silaturahmi Haji dan Umrah (SATHU) Fuad Hasan Masyhur menyatakan industri travel haji dan umrah terpukul keras akibat pandemi Covid-19.

Dari catatan SATHU, saat ini ada 1.000 penyelenggara umroh dan 500 penyelenggara haji di Indonesia. Kemudian, ketika kuota jemaah haji dibatasi oleh Kerajaan Arab Saudi, ada beberapa jemaah haji yang akhirnya membatalkan perjalanan, menuntut perjalanan mengembalikan uang jemaah.

Operasi perjalanan haji dan umrah kemudian harus menyepakati strategi yang berbeda sehingga operasi dapat ditanggung. Secara keseluruhan, kerugian Maktour Travel yang dipimpin oleh Fuad diperkirakan mencapai triliunan.

“Kerugiannya triliunan. Juga, tahun ini tidak mungkin mengirim 100 persen dari mereka yang memenuhi syarat untuk haji dan umrah. Kami belum yakin bisa normal seperti tahun 2019,” jelas Fuad.

Seperti diketahui, Kerajaan Arab Saudi tahun ini baru mengizinkan hingga 1 juta jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji di luar pekerjaan. Salah satu syarat yang diperbolehkan untuk haji di Mekkah adalah jamaah harus berusia antara 18 dan 65 tahun.

Sementara di Indonesia, menurut catatan SATHU, ada 60.000 jamaah yang harus menunda ibadahnya selama pandemi.

“Ada sekitar 60.000 jamaah yang harus berangkat karena keterlambatan. Aturannya 60.000 jemaah sudah siap sebelum berangkat, baru bisa menerima jemaah haji baru,” kata Fuad.

Di tengah industri yang belum bangkit, Fuad mengakui tidak adil jika pemerintah kemudian menyesuaikan tarif PPN atas jasa organisasi peribadatan.

Selain itu, sepengetahuan Fuad, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, golongan jasa di bidang keagamaan merupakan jenis jasa yang tidak dikenakan pajak.

“Sangat tidak adil, dulu dikatakan tidak ada, tapi sekarang kami terpaksa membayar PPN, padahal UU Penyelenggaraan Ibadah tidak diberlakukan,” katanya.

Perjalanan ke layanan keagamaan mengharuskan staf diberhentikan

Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Haji Umrah Indonesia (Sapuhi) sekaligus pendiri Patuna Mekar Jaya Travel Syam Resfiadi mengaku sangat bersyukur Patuna Travel mampu bertahan hingga saat ini.

Seperti halnya Fuad yang mengelola Maktour Travel, banyak jemaah haji di Patuna Travel yang memutuskan untuk membatalkan layanannya.

“Dari yang terlambat, hampir 50% dari 700 jemaah (yang batal) mendaftar umrah. Patuna sudah menelan korban yang cukup banyak,” kata Syam kepada CNBC Indonesia, Jumat (8/4/2022).

Syam berbalik untuk mempertahankan bisnisnya, dari mengurangi jam kerja hingga merumahkan beberapa karyawannya.

Untuk menutupi biaya operasional, Patuna menggunakan tabungannya yang sebagian berasal dari simpanan calon jemaah haji yang tidak membatalkan perjalanannya.

“Kami menekan biaya harian semaksimal mungkin, seperti listrik, langganan telepon, WiFi, air. Kami menyewa seminggu sekali,” katanya.

“Ada setoran yang kami gunakan sebagai uang tunai untuk mendukung operasional kami dari bulan ke bulan hingga sekarang,” kata Syam lagi.

Menurut perhitungannya, Patuna Travel mengalami kerugian hingga Rp 2,5 miliar akibat pandemi Covid-19. Akhirnya, hal ini mendorong Syam untuk memberhentikan beberapa pekerjanya. “Dari 75 karyawan tersebut kini telah berkembang menjadi 13 karyawan. Sekarang kami sedang mengerjakan semuanya,” katanya.

Bulan Ramadhan ini jam operasional Patuna Travel sudah kembali normal dan tim sudah bekerja full time selama seminggu terakhir sambil memaksimalkan biaya yang ada.

Soal penyesuaian tarif PPN untuk kegiatan keagamaan, Syam mengaku belum mengetahuinya. Oleh karena itu, perhitungan ini tidak diterapkan pada konsumen.

“Saya tidak tahu tarif PPN haji dan umroh 0,5% ditambah paket 1,1%. Ya Allahu A’lam jika ini tidak bisa dihindari maka semua penjualan akan ditagih apa yang bisa kita katakan, ”jelas Syam.

Tentu ada penyesuaian tarif PPN ini, kata Syam, akan dibebankan ke konsumen. Ini juga mengkhawatirkan pihaknya apakah konsumen akan keberatan atau tidak, karena biayanya akan meledak.